Pemda Siapkan Anggaran Rp 11 Miliar untuk Bayar Tunggakan Guru di Jayapura

Hakim terkait klaim pabean mata uang asing Jabhat al-Nusraë di Sydney

Anggaran ini akan meliputi pembayaran tunjangan profesi guru (non-sertifikasi) untuk triwulan III dan triwulan IV tahun 2024, serta uang lauk pauk (ULP) yang belum dibayarkan selama tujuh bulan.

Selanjutnya ada tunjangan khusus untuk guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tunjang kinerja guru kontrak (PPPK), serta tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

Pelaksana Harian Kepala BPKAD Jayapura, Hermanus Kensimai, menyatakan bahwa proses pengalihan dana saat ini sedang berlangsung.

“Kami minta para guru untuk sabar. Semua hak akan dibayarkan bulan ini sesuai arahan Pejabat Bupati Samuel Siriwa,” ujar dia dalam keterangan yang diterima PasarModern.compada Jumat (10/01/2025).

Hermanus menambahkan bahwa pengusulan pembayaran hak guru merupakan kebutuhan utama pemerintah daerah.

“Kami telah menerima tujuh SPM pembayaran dan sedang memprosesnya,” ungkapnya.

Dia juga menyatakan bahwa sebagian hak sudah diberikan tahun lalu, namun keterbatasan anggaran menyebabkan pembayaran harus ditunda kembali.

Sekarang, semua kekurangan tersebut akan dieliminasi.

“Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening gur dengan menggunakan Bank Papua,” katanya.

“Sistem ini diterapkan guna melancarkan dan menjadikan pembayaran lebih trasparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar guru.